Anggota DPR Komisi V Fauzih Amro Mangkir dari Pemeriksaan KPK

0
6


JawaPos.com – Anggota Komisi V DPR RI Fauzih H Amro mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan politikus partai Hanura yang saat ini aktif di partai besutan Surya Paloh (Nasdem) dijadwalkan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pemberian hadiah atau janji terkait proyek di Kementerian PUPR tahun 2016.

Fauzih batal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Direktur sekaligus Komisaris PT Sharleen Raya (JECO Group) Hong Arta John Alfred alias HA lantaran absen.

“Kita memanggil Fauzih Amroh anggota Komisi V DPR RI tetapi yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan tidak menerima surat panggilan,” kata Plh Kabiro Humas KPK Chrystelina GS, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (12/8).

Chrystelina menegaskan, pihaknya akan kembali menjadwal ulang pemeriksaan terhadap Fauzih sebagai saksi perkara dugaan korupsi pemberian hadiah atau janji terkait proyek di Kementerian PUPR tahun 2016.

“Akan dijadwalkan kembali untuk pemeriksaan ulang,” ucap Chrystelina.

Dalam kasus ini, Hong Arta telah ditetapkan sebagai tersangka bersama 11 orang tersangka lainnya yakni Direktur Utama PT WTU Abdul Khoir dan sederet Anggota DPR RI periode 2014-2019 yaitu Damayanti Wisnu Putranti, Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, Musa Zainudin, dan Yudi Widiana Adia.

Kemudian ada juga dari pihak swasta Julia Prasetyarini, ibu rumah tangga Dessy A Edwin, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasionai (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran Mustray, Komisaris PT CMP So Kok Seng, dan Bupati Halmahera Timur periode 2016-2021 Rudy Erawan.

KPK menduga Hong Artha secara bersama-sama memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Diduga yang menerima suap dari Hong Artha yaitu Kepala Badan Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary.

Amran diduga menerima uang sebesar Rp 8 miliar dan Rp 2,6 miliar dari Hong Artha. Atas perbuatannya tersebut, Hong Arta disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 junto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Sementara, 10 dari 12 orang tersangka kasus ini telah divonis Pengadilan Tipikor Jakarta. Sedangkan Bupati nonaktif Halmahera Timur Rudy Erawan divonis 4,5 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Rudy juga diwajibkan membayar denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

 

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Muhammad Ridwan





Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here